Pemerintah kewalahan atasi penyelundupan TKI

Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lewat agen tidak resmi (calo) makin marak. Panjangnya mata rantai importasi ini membuat pemerintah kewalahan mengatasi TKI illegal. Hal ini disebabkan calo enggan bekerja sama dengan pemerintah.

Menurut Marliten yang mengaku sering membawa TKI dari berbagai daerah, bergabung dengan pemerintah dalam menyalurkan TKI rumit dan mahal. ”Proses perizinan visa kerja dan paspor ke luar negeri sangat lama,mahal dan berbelit-belit,”katanya.

 Kepala Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Rajali, mengatakan untuk menjadi TKI memerlukan dana seni

lai 2.900.000 rupiah dengan lama ketentuan proses perizinan 3 bulan. “Uang itu sudah termasuk jaminan kesehatan dan asuransi,” katanya.

Marliten enggan disamakan dengan calo TKI. Karena TKI yang dibawanya sambil menjual pakaian dan emas dagangannya hampir setiap bulan ke Malaysia hanya sekitar 4-5 orang.   

”Mereka (TKI illegal_Red) minta keringan waktu dan biaya perizinan Visa dan paspor. TKI itu dibuat seolah-olah ingin jalan-jalan saja di Malaysia. Setibanya di Malaysia, mereka dikenalkan dengan orang atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja,” ungkap mantan TKI ini.

Dulu Marliten juga seorang TKI illegal di Malaysia selama 5 tahun. Dikarenakan tuntutan profesinya yang rutin bolak-balik Indonesia-Malaysia membuat ia tahu seluk-beluk menjadi TKI dan mengenal orang sekitar.

”Belakangan ada warga yang ingin ikut dan minta dicarikan kerja di Malaysia. Awalnya saya membawa kenalan untuk bekerja disana, namun lama-kelamaan hingga saat ini, TKI yang saya bawa berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Sambas bahkan ada yag dari Lombok,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Muhammad Sahar. Salah satu pengawas agen TKI resmi asal Bekasi yang bekerja sama dengan PT. Orientasai Mahkota dengan membawa sekitar 59 TKI yang rata-rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan umur berkisar 17 tahun ke atas. Adapun tujuan penyaluran TKI-nya Malaysia, Brunai Darusalam dan Singapura.

“TKI yang akan saya bawa nanti ditempatkan, di sektor perkebunan, perusahaan pengalengan daging, hotel dan restoran. Sebelum diberangkatkan mereka diberikan pelatihan selama 4 bulan sebelum dokument-dokumen yang mereka perlukan dan akan dikontrak kerja selama 2 tahun,” katanya.

Rajali mengatakan, TKI baik resmi atau illegal ditangani oleh Badan Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang bertugas memberi penyuluhan, pemahaman tentang tenaga kerja.

Para TKI seharusnya terlebih dahulu masuk balai latihan tenaga kerja yang sekarang dibangun di Entikong, Kabupaten Sanggau. Namun pelayanan satu atap tersebut disia-siakan calo TKI akibat kurangnya kesadartahuan akan pentingnya balai latihan kerja tersebut bagi kualitas kinerja TKI kedepannya. 

Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi hanya bertugas sebagai penyalur. “Saat ini ada 35 cabang yang menjadi penyelur tenaga kerja. Perusahaan resmi biasanya mengandeng pemerintah untuk mensosialisaikan masalah TKI,” katanya. Rajali berharap masayarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus dengan prosedur dan peraturan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. []

Posted in: Laporan Khusus