Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi

Oleh: Dr.Fariastuti

            Infrastruktur dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Salah satu investasi dalam pembangunan ekonomi adalah di bidang infrastruktur. Sementara infrastruktur yang dibangun secara tepat dan berfungsi optimal dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

            Infrastruktur di Indonesia umumnya dan di Kalimantan Barat (Kalbar) khususnya sering dikeluhkan oleh pelaku ekonomi atau investor baik dalam maupun luar negeri. Menurut catatan Bank Dunia (2005), masih banyak terdapat permasalahan pada infrastruktur di Indonesia, yang mencakup air bersih dan sanitasi, telekomunikasi, listrik dan jalan

. Permasalahan tersebut antara lain aksessibilitas dan dana investasi yang terbatas.

            Infrastruktur merupakan primadona anggaran karena menempati porsi terbesar anggaran yaitu sekitar 35 persen pada APBD 2005 dan 47 persen pada RAPBD 2006. Meningkatnya proporsi anggaran infrastruktur dari 2005 ke 2006 juga disertai peningkatan jumlah anggaran secara absolut yaitu sekitar 135 persen. Peningkatan anggaran tersebut merupakan yang terbesar atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan peningkatan anggaran di bidang ekonomi (65 persen) yang peningkatannya merupakan terbesar ke dua setelah infrastruktur (Tabel 1).   

Tabel 1

Anggaran dan Rencana Anggaran Belanja Operasi Pemeliharaan (OP) dan Modal Berdasarkan Bidang Pembangunan,

2005-2006

	% terhadap total APBD 2005	% terhadap total RAPBD 2006	RAPBD 2006 (Rupiah)	Peningkatan dibanding 2005 (%)
Sosial budaya	20	16	65.925.000.000	43,24
Ekonomi	16	15	59.386.000.000	64,74
Infrastruktur	35	47	186.272.000.000	135,19
Pemerintahan lainnya	29	22	88.417.000.000	37,31
Jumlah	100	100	400.000.000.000	77,25

Sumber: Pemerintah Provinsi KalBar, 2005 

            Sejauh mana optimalisasi sumbangan infrastruktur terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kalbar patut dipertanyakan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2001-2004 (3,77 persen) masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (5,13 persen). Pertumbuhan ekonomi Kalbar meningkat dari 2,69 persen tahun 2001 menjadi 4,79 persen tahun 2004 (Bappeda, 2005). Dampak dari investasi infrastruktur tahun tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi tahun yang sama memang belum optimal, namun tidak untuk tahun-tahun selanjutnya. Meningkatnya anggaran infrastruktur yang lebih dari dua kali lipat seharusnya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi Kalbar lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. 

            Walaupun secara agregate investasi infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal, pada tingkat mikro hal ini tidak otomatis terjadi. Tidak semua masyarakat akses terhadap investasi infrastruktur dan memperoleh dampak dari investasi tersebut langsung maupun tidak langsung. Efek menetes ke bawah (tricke down effect) dari infrastruktur berupa penciptaan kegiatan ekonomi yang mengikutinya tidak terjadi dengan sendirinya. Kondisi dana yang terbatas menuntut adanya skala prioritas dalam hal wilayah mana dan siapa saja yang memperoleh dampak investasi infrastruktur.

Sebagai contoh, selama ini pembangunan jalan cenderung pada jalur yang menghubungkan antar ibukota kota/kabupaten. Hal ini memang diperlukan terutama dalam kondisi ketergantungan antar wilayah sangat tinggi. Misalnya, jika jalan darat Pontianak-Putussibau rusak berat, dapat dipastikan harga kebutuhan pokok di Putussibau yang didatangkan dari Pontianak akan bertambah mahal. Harga kebutuhan pokok tersebut akan semakin mahal untuk wilayah lain di Kapuas Hulu yang menggantungkan pasokan kebutuhan pokok dari Putussibau. Kondisi jalan yang ada pun bukannya tanpa masalah. Jalan antara Sintang dan Putussibau misalnya masih belum memadai sementara jalan di Kabupaten Bengkayang terutama antara Sanggau Ledo dan Serikin rusak berat.

Dalam menentukan skala prioritas, trade off (memilih satu dari dua pilihan) perlu diperhatikan karena demi mengejar pertumbuhan ekonomi, pihak dengan posisi tawar yang lemah seringkali diabaikan. Pertumbuhan ekonomi memang perlu dikejar, namun apalah artinya pembangunan jika pertumbuhan yang terus dikejar tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, sementara masih banyak orang hidup dalam kemiskinan dan tidak tersentuh oleh dampak investasi infrastruktur tersebut.

Berapa lama petani harus mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya jika jalan antara pasar dan lahan pertanian sangat tidak memadai? Masyarakat di desa yang tidak pernah mengunjungi ibukota kecamatan karena transportasi yang sulit dan mahal bukan cerita langka. Bantuan pemerintah untuk rakyat miskin seperti biaya gratis sekolah, terutama sekolah menengah, dan kesehatan juga tidak menyentuh masyarakat di daerah terpencil dengan transportasi yang sulit dan mahal. Mereka lebih memilih berobat ke mantri desa walaupun harus membayar karena biayanya lebih murah daripada biaya transport, konsumsi dan akomodasi yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pengobatan gratis di puskesmas yang terletak di ibukota kecamatan. Untuk pendidikan, tidak jarang pilihannya adalah tidak melanjutkan ke sekolah menengah karena untuk bersekolah anak-anak harus hidup terpisah dari orangtua di desa sementara biaya hidup di ibukota kecamatan cukup tinggi.

Pada akhirnya infrastruktur hanya merupakan syarat perlu (necessary condition) dan bukan syarat cukup (sufficient condition) untuk pembangunan ekonomi.  Walaupun infrastruktur sudah memadai, investor dari luar daerah/negeri belum tentu datang ke Kalbar jika daerah ini dianggap tidak aman dan masih banyak pungutan siluman. Lebih parah lagi jika kondisi tersebut juga menyebabkan investor dari Kalbar lebih tertarik menanamkan modalnya ke luar daerah/negeri daripada ke Kalbar sendiri. Pelaku ekonomi lemah yang tidak lagi menghadapi kesulitan dalam membawa produknya ke pasar bukan berarti terlepas dari masalah. Skala usaha kecil membuat biaya produksi tidak efisien sehingga harga produk pengusaha lemah lebih mahal dari harga produk pengusaha besar. Pengusaha bermodal kecil dengan posisi tawar yang lemah seringkali juga harus menghadapi pasar persaingan tidak sehat yang tidak menguntungkan bagi mereka.

Diperlukan banyak kebijakan lain sehingga investasi infrastruktur berdampak optimal kepada masyarakat terutama penduduk miskin di desa terpencil yang sampai saat ini masih ada yang belum dapat melihat perbedaan apakah Indonesia sekarang sudah merdeka atau belum, apakah pemerintah daerah sekarang  sudah otonom atau belum atau apakah hidup pada masa pemerintahan SBY lebih baik dari masa pemerintahan Soeharto. Penduduk miskin lainnya di perkotaan memang menikmati jalan-jalan mulus namun kemampuan mereka untuk memanfaatkan infrastruktur yang lain seperti sanitasi, listrik, air bersih masih sangat terbatas. Keberadaan mereka di perkotaan semakin mempertegas adanya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Daftar bacaan:

Bappeda, 2005. Kondisi perekonomian KalBar sampai tahun 2004 dan kondisi  yang

  diharapkan tahun 2006. Pontianak

Pemerintah Provinsi KalBar, 2005

                          Nota Keuangan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

  Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. 

World Bank, 2005. Indonesia: New Directions, World Bank Brief for the Concultative

                               Group on Indonesia, Jakarta.     

Posted in: Opini