Prasarana jalan merupakan bagian dari hal yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan keseharian manusia. Jalan juga merupakan modal sosial masyarakat dan
mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat maupun ekonomi daerah. Di samping itu, jalan juga merupakan
fasilitas interaksi sosial antar wilayah maupun daerah yang memainkan peran
sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pertumbuhan pengembangan khususnya infrastruktur jalan
saat ini sebenarnya
telah banyak dilakukan oleh pemerintah secara luas di seluruh wilayah Indonesia
tidak terkecuali di Kalbar. Namun, kalau kita perhatikan jangkauan jaringan jalan
yang ada terasa masih sangat kurang dan belum lengkap. Serta kemampuan
pelayanan kurang baik, dan ini merupakan tantangan dalam menghadapi efisien dan
daya saing pelayanan dalam sektor transportasi.
Dengan berlakunya UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan dapat kita bayangkan bahwa dana
bantuan pemerintah pusat dan propinsi akan menurun secara drastis, sehingga
penyediaan infrastruktur jalan baru akan menurun, bahkan akan berimbas untuk
pemeliharaan dan peningkatan jalan yang adapun akan berkurang.
Betapa pentingnya sebuah jalan bagi kehidupan masyarakat, sebagai upaya
untuk memobilisasi orang maupun barang, besarnya keluasan jangkauan dan
kemampuan pelayanan maka dirasakan perlu dipertimbangkan atas ketentuan yang
ada saat ini karena masih dirasakan belum dapat mengakomodir keterlibatan
masyarakat, sistem pembiayaan yang berkelanjutan, otonomi daerah dan prinsip
akuntabilitas. Oleh karena itu, barangkali dirasakan perlu untuk melakukan
reformasi peraturan, ketentuan maupun undang-undang yang ada sehingga hirarki
pengendalian, pemeliharaan jalan dapat lebih optimal.
Kalau kita lihat UU No. 22 tahun 1999 mengenai kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi
pada pusat sudah banyak ditinggalkan sehingga kegiatan perencanaan dan pembangunan
daerah sendiri dengan rangkaian komitmen dan tanggungjawabnya.
Dari sini diharapkan oleh pemerintah tentunya peran serta masyrakat dan
swasta dalam perencanaan dan pembangunan daerah terutama penyediaan
infrastruktur jalan, namun kawasan Kalbar barangkali hal ini akan sangat sulit
untuk dapat dilaksanakan.
Kondisi infrastruktur jalan di daerah Kalbar secara umum relatif tidak
memadai, baik secara kontruksi maupun dari pelayanannya, hal ini dapat kita
rasakan bagaimana kondisi jalan yang ada di Kalbar, baik jalan nasional maupun
jalan provinsi, yang banyak lubang, cekungan, amblas dan sebagainya.
Kondisi jalan nasional di Kalimantan Barat maupun jalan provinsi seperti
ini memang dirasakan sangat memprihatinkan, dan sangat perlu untuk segera
ditangani secara serius, karena dengan kondisi jalan yang tidak memadai dan
pelayanan yang tidak baik ini akan berdampak sangat besar dan langsung pada
perkembangan ekonomi serta interaksi sosial masyarakat sekitarnya.
Kerusakan jalan yang ada di Indonesia secara umum dan Kalbar secara khusus
merupakan bagian problem yang harus segera kita tanggulangi, penanganan yang
secara lamban akan dapat mengakibatkan semakin besarnya financial yang diperlukan untuk perbaikan demi perbaikan.
Berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan antara lain; pertama, melebihinya beban standar yang
diizinkan dalam desain konstruksi jalan. Kedua
adalah menurunnya nilai kemampuan tanah dasar ”CBR” sebagai akibat dari
tingginya intensitas curah hujan, dan yang ketiga
tidak terpeliharanya drainase saluran
samping jalan secara baik.
Namun demikian, pemerintah secara rutin tetap berupaya untuk menangani
kerusakan jalan tersebut, baik melalui pemeliharan, maupun peningkatan jalan.
Namun, sangat disayangkan masih belum memadai. Hal ini disebabkan karena
panjangnya ruas jalan yang harus ditangani tidak sebanding dengan dana yang
tersedia baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan jalan itu sendiri,
akhirnya tidak seluruh ruas jalan dapat ditangani secara baik.
Padahal jalan yang harus ditangani sangat banyak, sehingga untuk membangun
jalan baru masih perlu dikaji secara mendalam. Namun, pada tahun 2005-2006 ini
pemerintah mulai mengupayakan peningkatan infrastruktur jalan, terutama Kalbar
yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan kendaraan tentunya diharapkan
pertumbuhan panjang ruas jalan juga secara kuantitas perlu ditingkatkan dengan
pembangunan jalan baru, sebagai penyeimbangan pola arus yang ada di jalanan.
Ada hal yang menarik dalam pelaksanaan pekerjaan jalan, selama ini adalah
adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dalam menangani
pembangunan jalan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan, sering kita dengar
berbagai media bahwa banyak ruas jalan selesai dibangun dalam waktu yang
singkat rusak kembali.
Oleh karena itu, perlu manajemen penanganan jalan serius dan tuntas. Untuk
pembangunan jalan baru, peningkatan jalan barangkali perlu pertimbangan disertakan
dengan pemeliharan ”multi year”
sehingga pelaksana berupaya untuk memberikan hasil akhir yang maksimal,
pelaksanaan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan sebagainya.
Dari berbagai hal tersebut di atas, Fakultas Teknik Untan sebagai bagian dari milik masyarakat Kalbar tentunya
sangat peduli dengan masalah yang ada di Kalbar, tidak terkecuali masalah
perbaikan maupun pada kerusakan jalan yang ada. Hanya
sebagai akademisi tentunya dalam tataran kajian secara ilmiah, banyak hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen dari Fakultas Teknik, khususnya
bidang jalan raya/transportasi.
Penelitian yang dilakukan berkisar pada masalah perkerasan jalan maupun
rekayasa transportasi, untuk penelitian bidang perkerasan umumnya dilakukan masih
dalam skala laboratorium, sehingga perlu dikembangkan dalam skala lapangan, dan
ini memerlukan dana yang cukup besar dan hal ini sulit diperoleh di perguruan
tinggi.
Melihat kondisi demikian, maka pemerintah daerah dan akademisi dirasakan
perlu untuk saling mengisi dalam mengembangkan pembangunan masyarakat Kalbar. Perlu
ada kerjasama yang berkelanjutan dalam menangani masalah-masalah, khususnya
masalah jalan maupun masalah lain yang ada di Kalbar.
0 komentar:
Posting Komentar