Kurang lebih 1 bulan yang lalu masyarakat Kalimantan Barat telah selesai menggelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar periode 2013-2018. Berbagai persiapan telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daera (KPUD), mulai dari persiapan kampanye hingga perhitungan suara. Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah “berlaga” dipesta lima tahunan ini.
Harapan kita selaku masyarakat Kalbar ialah siapa pun yang terpilih dan dipercayakan untuk memimpin Kalbar lima tahun ke depannya,
haruslah pemimpin yang lebih pro kepada rakyat serta mampu memberi perhatian lebih terhadap berbagai sektor khususnya sektor pendidikan. Untuk mengetahui sukses atau tidaknya pendidikan serta berhasil atau tidaknya proses pendidikan dapat kita lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki oleh daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, menerangkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kalbar pada tahun 2010 menduduki peringkat terendah di kalimantan. Kalimantan Selatan misalnya, angka IPM-nya 69,92, Kalimantan Tengah 74,64, dan Kalimantan Timur 75,66. Di satu sisi Kalbar juga bisa berbangga hati karena empat tahun terakhir Kalbar telah berhasil meningkatkan angka Indeks pembangunan manusia (IPM)-nya menjadi 69,15 pada tahun 2010, dari 68,79 tahun 2009, 68,17 tahun 2008, dan 67,79 tahun 2007. Kondisi IPM Kalbar ini, menggambarkan bagaimana mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih terbilang rendah serta kemampuan ekonomi yang masih lemah dari masyarakat Kalbar.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development index merupakan standar internasional pengukuran pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup warga negara. Angka IPM Indonesia, secara nasional adalah 72,27, dengan IPM tertinggi diduduki oleh DKI Jakarta dan IPM terendah untuk sementara diduduki oleh Papua dengan angka 64,94.
Selain IPM, angka kelulusan Ujian Nasional juga menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan di suatu daerah. Secara nasional, Kalbar termasuk dalam kelompok dengan persentase angka ketidaklulusan paling tinggi untuk Ujian Nasional. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), angka ketidaklulusan Kalbar untuk tahun ajaran 2011-2012 (1,49 %), lebih baik dari Papua Barat (2,42 %), Gorontalo (4,24 %), dan Nusa Tenggara Timur (5,5 %). Sementara untuk Sekolah menengah Pertama (SMP), sebanyak 1.402 siswa yang tidak lulus Ujian Nasional pada tahun ajaran 2011-2012, lebih baik dari Sumatera Barat (1.511 siswa), Nusa Tenggara Timur (1.906 siswa), dan Jawa Tengah (4.287 siswa).
ari fakta-fakta persolan di atas, jelas bahwa masalah pendidikan di Kalbar membutuhkan penangganan dan pembenahan yang lebih serius dari pihak-pihak terkait, mulai dari Pemerintah Provinsi sampai kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ialah pembenahan sistem pembelajaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia (mutu tenaga pendidik), sarana dan prasarana, serta manajemen organisasi sekolah. Untuk mendukung tercapainya hal di atas, maka ada beberapa pelaku (aktor) yang harus bersinergi dengan baik. Aktor-aktor tersebut ialah guru, murid, orang tua murid, serta seluruh elemen masyarakat.
Semoga dikepemimpinan Cornelis-Christiandy jilid dua ini lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya, serta lebih memperhatikan nasib rakyat di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi dan secara khusus di sektor pendidikan.
0 komentar:
Posting Komentar